PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 63 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;

b. bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat
peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republ ... Read more »

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

... Read more »